STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Kewenangan hak asal-usul dan adat istiadat setempatyang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Struktur kelembagaan di Desa Macang, disamping kelembagaan administratif Pemerintahan Desa dan kelembagaan dari Desa Adat, juga kelembagaan yang muncul atau yang didorong keberadaannya dari motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan.
Kelembagaan dari pemerintahan Desa antara lain, Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Perbekel dan perangkatnya terdiri dari seorang Sekretaris Desa, 6 orang Kasi dan Kaur Desa, 2 orang Kelian Banjar Dinas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK Desa, Linmas. Dari ekonomi misalnya, LPD, Bupda, kelompok tani  seperti Gapotan Tunjung Mekar yang pada tanggal 20 oktober 2010 masuk nominasi 3 nasional di Jakarta,kelompok gotong royong dan usaha ekonomi desa, Dari pendidikan seperti komite sekolah. Dari kesehatan seperti posyandu, Poskesdes, dll. Dari sisi budaya seperti Sekehe gong, Sekehe santi, dll. Dari segi sosial seperti Karang Taruna.
Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Perbekel dan dibantu oleh Sekretaris dan Perangkat Desa. Perbekel Macang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan. Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruhPerangkat Pemerintah Desa. Sekretaris Desa dibantu oleh staf yang sesuai dengan bidangnya yang disebut dengan Kepala Urusan (Kaur). Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan terkait dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa,Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Bidang Lima Belanja tak Terduga. Perbekel dibantu oleh Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan yang disebut Kelian Banjar Dinas (KBD). Disamping itu dalam rangka melaksanakan tataklola Pemerintah Desa dan pada ketentuan dan Peraturan masyarakat Desa Perbekel berpedoman Perundang – undangan yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Dan sebagai mitra kerja dari Perbekel maka di Desa terdapat suatu badan vang mewakili masyarakat besa Macang merupakan Perwakilan masing - masing Wilayah yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD mempunyai fungsi pokok membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan peraturan desa bersama Perbekel ,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan dan Pengawasan kinerja Pemerintah Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah danmufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti tokohmasyarakat maupun tokoh adat/agama yang mempresentasikan unsur kewilayahan masing masing Banjar Dinas. Selain tugas pokok yang dimilikiseperti diatas ada juga tugas yang lain :
1. Menggali dan menampung aspirasi Masyarakat
2. Pengelola dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat
3. Menyelenggarakan Musyawarah BPD
4. Menyelenggarakan Musyawarah Desa
5. Membentuk Panitia Pemilihan Perbekel
6. Menyelenggaralkan Musyawarah Desa Khusus, Insidental dan antar Waktu
7. Melakukan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Menciptakan Hubungan Kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desadan Lembaga Desa Lainnya
9. Melaksanakan Tugas lain yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat didesa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunanagar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Jumlah aparatur Desa Macang terdiri atas satu Kepala Desa/ Perbekel, satu orang Sekretarıs Desa, Tiga Kepala Seksi, Tiga Kepala urusan dan Dua orang Kepala Wilayah serta Lima orang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat Lainya. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. (Kelembagaan lembaga dimaksud telah terbentuk di Desa Macang)